Peraturan Pajak Terbaru 2016 yang Wajib Diketahui

Peraturan Pajak | Info Pajak | Berita Pajak

Foto: ncsl.org

Sama dengan peraturan atau kebijakan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dimana akan selalu ada pembaruan. Begitu juga dengan peraturan pajak. Tahun 2016 ini, paling tidak ada 5 peraturan baru yang harus diketahui oleh masyarakat. Berikut ulasannya;

1. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ/2016

Aturan baru ini berisi tentang ketentuan yang berkaitan dengan tata cara baik penerimaan dan pengolahan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pajak. Peraturan ini ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dan berlaku mulai 18 Januari 2016.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.10/2016

PMK atau Peraturan Menteri Keuangan ini adalah perubahan yang kelima kali dari PMK No. 15/PMK.03/2010 Tentang PPH (Pemungutan Pajak Penghasilan). Peraturan ini dikeluarkan secara resmi pada 3 Februari 2016 oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjoegoro.

3. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-47/PJ/2015

Peraturan pajak ini berisi berisi tentang tata cara dari pengenaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di sektor pertambangan khususnya pertambangan minerba (mineral dan batubara). Aturan ini mengatakan objek PBB di sektor minerba melipute onshore dan offshore.

4. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015

Aturan ini berkaitan dengan impor dan/atau tentang penyerarahan barang kena pajak yang memiliki sifat strategis juga dibebaskan dari PPN. Aturan ini mulai diterbitkan dari 9 November 2015 dan mulai berlaku dari 9 Januari 2016.

5. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2015

Kebijakan ini berkaitan dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas penyerahan jasa kepelabuhanan yang ada pada perusahaan kelola di perairan laut khususnya yang melakukan kegiatan angkutan laut di luar negeri.

Dari sini dapat diketahui bahwa ada beberapa peraturan yang ada kaitannya dengan pajak yang sudah diperbarui dan diberlakukan di tahun 2016 ini. Semua orang yang tergolong wajib pajak dari peraturan di atas memang sudah sewajarnya mengetahui peraturan pajak terbaru ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ketika dimintai pertanggungjawaban dikarenakan sifat pajak yang memaksa sebagaimana sudah diketahui secara umum.